Surakarta, Jumat (21/02/2025) – Pembredelan yang tejadi pada rezim baru kini marak terjadi dan menyasar ke berbagai bidang seni, Mulai sejak Kamis, 10 Desember 2024, pameran tunggal Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”, pementasan kelompok Teater Payung Hitam berjudul “Wawancara dengan Mulyono” pada 15-16 Februari 2025 dan klarifikasi lagu “Bayar Bayar Bayar” pada Kamis, 20 Februari 2025 oleh grup punk asal Purbalinga, Sukatani.

Pemberedelan Pameran Lukisan Yos Suprapto

Menurut Direktur EksekutifAmnesty Internasional Usman Hamid, aksi tersebut mencerminkan tindakan yang kerap terjadi di negara otoriter. “Dan biasanya penyensoran atau pembredelan karya seni, hanya terjadi di negara-negara otoriter, di negara-negara totaliter,” kata Usman saat ditemui usai diskusi soal pelarangan pameran tunggal Yos Suprapto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, dikutip Detikjateng, Minggu, (27/12/2024).

Adapun Menteri Kebudayaan Fadli Zon membantah telah terjadi pembredelan pada pameran lukisan karya Yos Suprapto. “Tidak ada pembungkaman, tidak ada beredel. Kami ini mendukung kebebasan berekspresi,” kata Fadli kepada wartawan di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Dikutip Tempo.co, Jumat malam (20/12/2024).

Politisi asal partai gerindra tersebut menyebutkan batalnya pembukaan pameran Yos Suprapto dikarenakan adanya beberapa lukisan yang memuat unsur politik dan yang tidak senonoh. Hal tersebut, dinilai Fadli melenceng dari tema.

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, atau yang biasa disapa Jokowi, blak-blakan soal pembredelan karya Yos Suprapto, ia menekankan bahwa posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghargai karya seni dan Jokowi juga mengaku tak mempermasalahkan karya Yos Suprapto yang dinilai mirip dengan dirinya. mengetahui pameran lukisan tersebut dari salah satu ajudannya (Syarif). karya yang dipajang pada pameran Yos Suprapto aspirasi seniman lukis yang harus dihargai.

“Siang tadi saya baru dengar dari Mas Syarif (ajudan) mengenai itu. Menurut saya, mengenai itu kreativitas, seniman yang harus kita hargai dan juga bentuk sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan, yang harus kita hargai,” kata Jokowi dikutip Detikjateng, Jumat (27/12/2025).

Pembredelan Pementasan Teater Payung

HitamPementasan kelompok teater Payung Hitam juga tak luput dari pembredelan, Kelompok teater yang akan mementaskan di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung untuk merayakan 43 tahun perjalanan kreatifnya, mengalami banyak kendala dari sehari setelah Rabu(12/02/2025) saat pemasangan baliho 3×4 meter di depan Gedung Kesenian Sunan Ambu ISBI Bandung, dicopot oleh pihak kampus.“Alasanya untuk dokumentasi,” Kata sutradara sekaligus pemain Kelompok Teater Payung HItam Rachman Sabur, dikutip tempo.co Sabtu(15/02/2025).

Baliho yang sempat yang sempat ditahan oleh pihak kampus diminta kembali lalu dipasang lagi pada Jumat(14/02/2025). Sutradara pementasan mengatakan baliho tersebut dicopot lagi oleh pihak kampus dan pada akhirnya pengembokan ruang menjelang pementasan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Gagalnya pementasan yang berjudul ‘Wawancara dengan Mulyono” pada 15-16 Februari 2025 karena digembok oleh pihak kampus ISBI Bandung, padahal sebelumya, rachman dan pemain lainnya pada Jumat, 14 Februari 2025 sekitar jam 23.00 WIB masih berlatih di studio itu. Rachman menyebutkan, sebelumnya baliho terkait penyelenggaraan teater “Wawancara dengan Mulyono” dan peluncuran buku monolog sudah dua kali diturunkan oleh pihak ISBI. Dirinya pun menganggap hal itu sebagai larangan untuk menggelar teater.

“Bagi saya penurunan baliho adalah pelarangan. Saya sudah minta pimpinan ISBI menerbitkan surat larangan bagi pertunjukan Wawancara dengan Mulyono dan peluncuran buku ‘Teks-Teks Monolog’ saya. Dengan adanya surat larangan agar menjadi terang dan jelas masalahnya. Sampai hari ini surat larangan itu tidak ada. Sungguh memprihatinkan keberadaan kampus almamater saya ini,” ucap Rachman yang juga pensiunan dosen ISBI ini, dikutip detikjabar.

Namun permintaan terkait surat larangan itu tak kunjung diterima oleh Rachman. Padahal dengan surat itu, Rachman mengaku akan menerima jika pementasan teaternya batal digelar. Akibat lokasi acara yang digembok, menurutnya, ada puluhan penonton yang kecewa. Namun Rachman pada akhirnya tetap meluncurkan buku monolog di malam tersebut. “Namun pada saat itu tetap launching buku,” sambungnya.

Tanggapan Rektor ISBI Bandung Retno Dwimarwati, buka suara soal larangan pementasan teater “Wawancara dengan Mulyono”. Dia mengatakan ISBI Bandung berkomitmen menjaga lingkungan akademik yang kondusif dan harmonis dengan melarang keras segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), termasuk kepentingan berbau politik praktis yang melibatkan dosen dan purnabakti.

“Termasuk kepentingan berbau politik praktis, yang melibatkan dosen dan purnabakti. Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa kampus tetap menjadi ruang ilmiah yang bebas dari konflik kepentingan dan provokasi berbasis identitas dan politik tertentu,” ucap Retno, dikutip detikjabar.

Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah persatuan. Pihaknya tidak akan mentoleransi adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan berbasis SARA dan politik, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai administrasi, maupun purnabakti. “Kampus adalah tempat bagi ilmu pengetahuan, bukan untuk penyebaran isu-isu kontraproduktif yang dapat mengganggu keharmonisan,” ujar Retno.

Dia pun mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus menjunjung tinggi semangat kebhinekaan dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat merusak persatuan dan menyebut kampus harus tetap menjadi tempat bagi dialog yang sehat, kritis, dan tetap dalam koridor etika akademik.

“Dengan kebijakan ini, ISBI Bandung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memastikan bahwa kampus tetap menjadi ruang yang aman bagi seluruh sivitas akademika tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA serta aktivitas yang mengandung unsur politik,” tutup Retno.

Klarifikasi Lagu Grup Punk Sukatani

Band post-punk asal Purbalingga, Sukatani, membuat video klarifikasi melalui akun Instagram @sukatani.band terkait lagu yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” pada Kamis (20/02). Dalam video berdurasi 1 menit 48 detik, Muhammad Syifa Al Lufti sebagai gitaris dan Novi Citra Indriyati sebagai vokalis, dua personel band Sukatani meminta maaf dengan memperlihatkan identitas mereka tanpa menggunakan penutup wajah balaclava. Berbeda dengan biasanya dimana mereka selalu melakukan penampilan musik menggunakan penutup wajah tersebut.

“Perkenalkan saya, Muhammad Syifa Al-Lufti dengan nama panggung Alectroguy selaku gitaris, dan saya Novi Citra Indriyati nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari Grup Sukatani, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul ‘Bayar Bayar Bayar’ yang liriknya ‘Bayar Polisi’, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya unggah,” ujar Novi dalam video unggahan tersebut. Melalui pernyataan tersebut, mereka menghimbau kepada semua pengguna media sosial yang telah mempunyai lagu tersebut agar menarik dan menghapus semua video yang menggunakan lagu “Bayar-Bayar-Bayar” dengan lirik “Bayar Polisi”.

Anggota DPR Komisi III yang membidangi hukum Benny Kabur Harman minta memberikan penjelasan terbuka soal penarikan lagu milik band punk Sukatani, kata politikus partai Demokrat ini, agar tidak membuat spekulasi sendiri.

“Saya meminta kepolisian memberikan penjelasan terbuka kepada khalayak umum apa sebenarnya yang terjadi dengan kelompok musik Sukatani tersebut,” kata anggota Komisi III itu, dikutip Tempo.co, Kamis(20/02/2025).

Polda Jawa Tengah (Jateng) buka suara terkait unggahan video klarifikasi grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, Pada Jumat(21/02/2025). Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebutkan Polri tak antikritik dan menghargai kritik yang membangun.

“Kita memang sempat klarifikasi terhadap Band Sukatani tersebut. Hasil klarifikasi terhadap grup band tersebut, kita menghargai kegiatan berekspresi dan berpendapat melalui seni,” kata Artanto di Polda Jateng, Semarang, dikutip detikjateng, Jumat(21/2/2025).

Ia mengatakan Polri tak meminta grup band punk Sukatani untuk membuat video klarifikasi ataupun melakukan intimindasi. Pihak kepolisian hanya bincang bincang anatara pentidik Siber Polda Jateng dengan grup band punk Sukatani, mereka juga tidak melarang menampilkan lagu itu saat manggung kedepannya. 

“Kritikan tersebut sebagai bukti mereka cinta Polri. Yang mengkritik terhadap Polri yang sifatnya membangun untuk perbaikan, akan menjadi temannya Bapak Kapolri. Jadi kita di sini apresiasi, menghargai kritikan kepada pihak kepolisian,” tegasnya.

“Maksudnya membangun kita harus melakukan perbaikan, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran, harus kita evaluasi. Tapi lebih banyak anggota Polri yang melakukan kebaikan,” sambungnya.

Menurutnya, video klarifikasi yang terdapat permintaan maaf merupakan inisiatif mereka untuk memberikan informasi lanjutan kepada masyarakat.

“Itu mereka merasa memberikan informasi lanjutan ya kepada pihak, kepada masyarakat, tidak ada intervensi sama sekali,” jelas Artanto.

Saat ditanya, apakah video tersebut diambil di kantor Direktorat Reserse Siber (Ditsiber) Polda Jawa Tengah, Artanto mengakui tidak mengetahui hal tersebut.

“Saya tidak tahu, saya tidak memahami [hal] tersebut,” kata Artanto.

Lagu Bayar-Bayar-Bayar telah ditarik dari platform streaming konvensional seperti Spotify yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun masih dapat didengarkan melalui Bandcamp.com. 

Penulis : Muhamad Yanuar Ahadin Hanani &  Muhammad Irfan Maulana

Editorial : Meutia Rafa